Idenya Mac Gyver

Proses perolehan izin payment gateway Faspay

Izin payment gateway

 

Semua pelaku bisnis online telah mengetahui manfaat kemudahan dan keamanan menggunakan payment gateway, karena prosesnya cepat dan mudah. Izin payment gateway merupakan satu tambahan jaminan keamanan untuk transaksi dalam  penyelenggaraan bisnis online. Hal ini tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja, mengingat transaksi online telah menjadi tren di era digital. Banyak penyelenggara sistem pembayaran yang menyediakan layanan payment gateway salah satunya adalah Faspay.

Perusahaan penyelenggara sistem pembayaran online tersebut sedianya telah mengantongi Izin payment gateway pada November tahun 2017 lalu. Hal ini merupakan satu tanggung jawab faspay sebagai perusahaan yang terpercaya untuk memberikan jaminan keamanan bagi para pelanggannya. Untuk mengajukan izin tersebut, sebuah perusahaan penyelenggara system pembayaran harus memenuhi berbagai persyaratan  dari Bank Indonesia.

Izin payment gateway
Izin payment gateway

Masing-masing pihak penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia memiliki persyaratan yang berbeda. Mereka adalah Lembaga standar, lembaga switching dan lembaga service. Faspay sebagai lembaga service telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional, yaitu:

  • Berbadan hukum Indonesia berbentuk PT.
  • Mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi services di GPN.
  • Sahamnya dimiliki oleh:
  • Seluruh lembaga switching;
  • Bank Buku IV yang mayoritas sahamnya dimiliki WNI atau Badan Hukum Indonesia.

Untuk mengajukan perijinan tersebut maka caranya adalah dengan menyampaikan permohonan izin secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan alamat Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Gedung D Lantai 5 Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta Pusat 10230. Permohonan tertulis tersbut disertai dengan beberapa lampiran dokumen dokumen pendukung antara lain (1) Dokumen profil perusahaan yang memuat mengenai struktur organisasi, susunan Direksi dan Dewan Komisaris.

Termasuk Direksi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan Payment Gateway dan struktur permodalan. (2) Fotokopi akta pendirian yang telah disahkan oleh MENKUMHAM. Serta seluruh perubahan anggaran dasar perusahaan dan salinan surat persetujuan dari MENKUMHAM. (3) Izin kegiatan usaha yang dimiliki. (4) Surat keterangan domisili dari kepala kelurahan yang diketahui kepala kecamatan. (5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan (6) Laporan keuangan posisi terakhir.

Demikianlah proses peolehan Izin payment gateway yang telah diterima Faspay pada November tahun 2017 dengan nomor 19/966/DKSP.